AGEN BOLA ~ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan seberapa banyak laporan keuangan yang harus dibuka lembaga itu mengingat Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Agama selalu mengecek laporan keuangannya.
Pernyataan ini dikeluarkan setelah Komisi Informasi Pusat meminta MUI membuka laporan keuangannya ke hadapan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Uang dari negara kan memang harus dipertanggung jawabkan. Saya juga tanya kepada anak buah saya di sini, ‘Siapa yang periksa?’ BPK langsung dan Kementerian Agama yang mengaudit. (Praktik itu) sudah berlangsung bertahun-tahun dan sampai hari ini tidak ada masalah kan? Nah sekarang kan ada KIP. Dia meminta membuka (laporan keuangan). Pertanyaan saya? Apa yang dibuka? Apakah semua uang (MUI) harus dijelaskan kepada publik?” ujar Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.
Kalaupun MUI diharuskan membuka seluruh laporan keuangannya kepada publik, Anwar merujuk pada sejumlah organisasi masyarakat di Indonesia.
“Banyak ormas di Indonesia ini yang menghimpun dana dari masyarakat. Kenapa mereka tidak diminta (laporan keuangannya)? Kenapa hanya MUI yang diminta?”
Badan publik
Dengan mengutip UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdulhamid Dipopramono, mengingatkan bahwa MUI adalah badan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, dan sumbangan masyarakat atau luar negeri. Karena itu, menurutnya, MUI wajib membuka laporan keuangannya ke hadapan publik.
“MUI itu bukan lembaga bisnis. Kalau lembaga bisnis murni, memang tidak punya kewajiban untuk membuka (informasi) ke publik. Tapi (MUI) kan mendapat anggaran dari pemerintah maupun masyarakat, jadi dia harus terbuka. Badan publik yang mendapat APBN, APBD, dana masyarakat, tapi tertutup, tidak mencerdaskan bangsa. Saya kira nggak benar. Lalu uang itu kemudian untuk apa?” kata Abdulhamid.
Abdulhamid lalu menyoal transparansi sertifikasi halal MUI. Hingga saat ini, belum jelas seberapa banyak sertifikasi halal yang telah dikeluarkan MUI dan berapa besar jumlah pemasukan maupun pengeluaran MUI.
Perihal tersebut, menurut Abdulhamid, seharusnya tertera pada laman internet MUI.
0 komentar:
Posting Komentar